Apa dan Beda KK, HB, PH dan MT dalam Pajak Suami Istri?

  • Date
  • Posted by
    admin
  • Comments
    0

Mengenai sistem pemungutannya, pemungutan pajak penghasilan menggunakan Self Assessment System, dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Apabila terjadi kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut bertanggung jawab atas kesalahan penerapan peraturan yang ia perbuat. Dikarenakan sistem pemungutan pajak penghasilan Orang Pribadi menggunakan Self Assessment System, maka setiap Wajib Pajak yang terdaftar dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengetahui dan mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam prakteknya, masih terdapat banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan, bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan. Salah satunya yang ingin penulis bahas mengenai Apa dan Beda KK, HB, PH dan MT dalam Pajak Suami Istri.

Dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 yang selanjutnya s.t.d.t.d PER-30/PJ/2017. Yang mengatur mengenai bentuk formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Bentuk SPT Tahunan yang di pergunaan oleh WP Orang Pribadi untuk melaporkan penghasilan pada Tahunan. Salah satunya yaitu pada SPT Tahunan terdapat kolom yang menyatakan “Status kewajiban perpajakan suami-istri” terdapat kolom KK, HB, PH dan MT

Jadi,, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KK, HB, PH dan MT dalam status kewajiban perpajakan suami-istri?

Definisi
SELAMA beberapa kali, bentuk SPT Tahunan PPh yang digunakan WPOP mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut diatur dalam PER-34/PJ/201s.t.d.t.d. PER – 30/PJ/2017.

Adapun kolom status kewajiban perpajakan suami-istri pertama kali muncul dalam format SPT Tahunan PPh WPOP berdasarkan Lampiran I PER-19/PJ/2014. Lampiran II PER-19/PJ/2014 kemudian menjabarkan arti dari keempat status perpajakan tersebut.

Pertama, status KK berarti suami-istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Status ini digunakan bagi Anda yang memiliki NPWP digabung dengan istri/suami Anda. Artinya, dalam hal perpajakan, Anda merupakan satu kesatuan dengan pasangan Anda. Sehingga Anda hanya perlu melaporkan satu SPT Tahunan saja. (Atas nama Anda sebagai suami atau Kepala Keluarga).

Kedua, status HB berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Ketika Anda sudah hidup berpisah dengan pasangan Anda (berdasarkan putusan hakim), maka statusnya adalah HB. Status ini menjadikan kewajiban perpajakan Anda terpisah. Kondisi ini mengharuskan Anda dan pasangan memiliki NPWP terpisah dan melaporkan SPT-nya masing-masing.

Ketiga, status PH berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Dimana sebelum menikah, sebagian dari Anda melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan pasangan Anda. Hal ini berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakan Anda dan pasangan. Mirip dengan status HB, Anda dan pasangan memiliki NPWP yang terpisah dan melaporkan SPT-nya masing-masing.

Keempat, status MT berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Status ini digunakan bagi Anda yang tidak bercerai serta tidak melakukan perjanjian pemisahan harta, namun ingin memisahkan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, Anda dan pasangan memiliki NPWP yang terpisah dan menyampaikan SPT-nya masing-masing.

 

Berdasarkan penjabaran tersebut status KK (Kepala Keluarga) berarti penghasilan dari seluruh anggota keluarga akan digabungkan menjadi satu kesatuan. Begitu pula dengan pelaporan atas harta dan kewajiban cukup dilaporkan dalam 1 SPT.

Dalam pelaksanaannya, suami-istri dengan status KK memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama. Adapun kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP hanya dilakukan oleh wajib pajak yang berstatus sebagai kepala keluarga alias suami.

Hal ini berarti kendati istri bekerja, NPWP istri sama dengan NPWP suami dan istri tidak perlu melaporkan SPT Tahunan PPh WPOP. Status KK ini juga berlaku bagi wajib pajak yang belum menikah dan merupakan status yang harus dipilih saat mengisi SPT Tahunan PPh WPOP.

Sementara itu, HB (Hidup Berpisah) merupakan keadaan suami dan istri hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim yang berarti telah bercerai. Dalam status ini, maka perhitungan PPh terutang, pelaporan harta, dan pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP dilakukan secara masing-masing.

Selanjutnya, PH (Pisah Harta) adalah kondisi apabila dalam perkawinan suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Status ini membuat istri memperoleh NPWP sendiri yang berbeda dengan suaminya.

Untuk itu, kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP harus dilakukan masing-masing. Namun, PPh terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Terakhir, status MT (Memilih Terpisah). Status ini didapatkan apabila istri menyampaikan surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Status ini membuat istri memiliki NPWP sendiri yang berbeda dengan suami tanpa membuat perjanjian pisah harta.

Dalam status MT pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP wajib dilakukan masing-masing. Namun, PPh terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Adapun peraturan mengenai status kewajiban perpajakan suami-istri ini juga tercantum yang dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan ditegaskan dalam SE-29/PJ/2010.  Informasi terkait status perpajakan suami istri penting untuk diketahui lantaran berkaitan dengan kebenaran dalam mengisi SPT.

Share this Post:

Comments0