Kenali dan Cari Tahu Menanggapi SP2DK yang Baik dan Benar.

  • Date
  • Posted by
    admin
  • Comments
    0

     DITJEN Pajak (DJP) telah memberikan beragam insentif untuk membantu wajib pajak yang terdampak penyebaran virus Corona (Covid-19). Namun, DJP tetap akan melakukan pengawasan atas pemanfaatan insentif tersebut untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan.

     Pengawasan itu dilakukan mulai dari saat pengajuan hingga pelaporan pemanfaatan insentif pajak. Pada tahap awal, jika ditemukan penyimpangan, DJP akan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Lantas, apakah yang dimaksud dengan SP2DK?

     MERUJUK pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, SP2DK adalah surat yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

     Kendati pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, proses pengawasan tetap harus dilakukan untuk menjamin dipenuhinya ketentuan perpajakan. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dan penerimaan pajak tetap optimal.

     Account Representative (AR) merupakan salah satu jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak yang bertugas untuk melakukan pengawasan perpajakan. Salah satu tugas AR dalam melaksanakan pengawasan perpajakan adalah melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam bentuk Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Dalam pelaksanaannya, AR menerbitkan SP2DK melalui Kepala Kantor kepada wajib pajak dikarenakan adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan. Dugaan tersebut tidak hanya sebatas pemikiran atau perkiraan semata oleh AR tetapi didasari dengan adanya data-data konkret yang dimiliki oleh AR.

     Data Konkret yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi ruang lingkup AR berupa: hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak, bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, data terkait dengan wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu sesuai ketentuan umum perpajakan, serta bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak. Data-data tersebut yang mendasari Account Representative melalui Kepala Kantor dapat menerbitkan SP2DK kepada wajib pajak.

     Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak, apabila wajib pajak diterbitkan SP2DK maka wajib pajak memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK yang diterima. SP2DK tersebut dapat di tanggapi secara tertulis maupun secara langsung ke Kantor Pajak.

     Sudah di pastikan muncul pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan wajib pajak dalam menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari fiskus.?

     SP2DK yang dikirimkan melalui pos/kurir/faksimili maupun langsung melalui kunjungan, memiliki batas waktu 14 hari sejak tanggal berlaku di atas, dan WP diminta untuk memberikan tanggapan baik secara langsung maupun tertulis.

  1. Tanggapan Secara Langsung

    Tanggapan secara langsung adalah dengan mendatangi KPP sesuai SP2Dk yang dikirimkan, apakah ke Seksi Waskon II, III atau IV maupun ke Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

    - WP membawa dokumen dan bukti pendukung, untuk menyanggah atau mengakui kebenaran data.
    - Atas tanggapan tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada WP (selanjutnya disebut BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan).

    Dilakukan langkah penelitian dan analisa lebih lanjut terhadap dokumen dan bukti pendukung yang disertakan dalam tanggapan ini

    -  Apabila WP menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, maka dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada WP (selanjutnya disebut BA Penolakan Permintaan Penjelasan).

    Oleh AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dibuatkan LHP2DK dengan memberikan rekomendasi tindak lanjut antara lain usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

  2. Tanggapan Tertulis
    Tanggapan tertulis dapat berupa :
    - Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT pernbetulan untuk melaporkan Data dan/atau Keterangan sesuai dengan permintaan penjelasan dalam SP2DK, atau
    -  Wajib Pajak menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung.


     Pada umumnya dalam tanggapan wajib pajak atas SP2DK dapat berupa penyanggahan atau pengakuan atas kebenaran data yang terdapat dalam SP2DK. Apabila wajib pajak mengakui atas kebenaran data yang dimiliki oleh AR maka wajib pajak akan membetulkan SPT sesuai dengan data yang seharusnya. Lain halnya apabila wajib pajak menyanggah atas data yang di miliki oleh AR. Ketika wajib pajak menanggapi SP2DK dengan menyanggah data tersebut, maka ketika wajib pajak memberikan tanggapan atas SP2DK diharapkan tanggapan tersebut berdasarkan bukti-bukti serta aturan-aturan yang jelas dan sesuai sehingga argumentasi yang wajib pajak sampaikan menguatkan wajib pajak di hadapan Fiskus saat menyampaikan tanggapan atas SP2DK.

     Tanggapan ini menjadi salah satu hal yang penting, karena berdasarkan tanggapan ini wajib pajak dapat meyakinkan AR bahwa atas pelaksaan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, ketika wajib pajak mendapatkan SP2DK dan memberikan tanggapan, diharapkan wajib pajak dapat membuat dalam bentuk matriks yang disusun secara sistematis. Dalam hal tanggapan dibuat dalam bentuk matriks maka tahap yang harus dilakukan wajib pajak yaitu memuat Permasalahan (Issue), Dasar Hukum (Rule), Fakta (Facts), Analisis (Analysis), dan Kesimpulan (Conclusion) sehingga tanggapan yang dibuat oleh wajib pajak dapat lebih fokus dengan permasalahan yang ada didalam SP2DK serta fakta-fakta yang ada yang ditunjang dengan peraturan yang berlaku.

Share this Post:

Comments0