Mengenal Tarif Bea Meterai Baru dan Ketentuan-ketentuan Baru di Dalamnya

  • Date
  • Posted by
    admin
  • Comments
    0

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di dalam pengadilan. Ketentuan-ketentuan mengenai bea meterai ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan PP No 7 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan peraturan terbaru yaitu UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Sebuah dokumen berharga akan dianggap sah isinya jika dibubuhi meterai di dalamnya. Oleh karena itu, jika sebuah dokumen ingin digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka seseorang harus melunasi dahulu bea meterai yang terutang di dalamnya. 

  1. Istilah-istilah dalam Bea Meterai 

Sebelum membahas mengenai objek atau subjek dari bea meterai, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu istilah-istilah yang ada di dalam peraturannya. Berikut ini merupakan istilah-istilah penting yang terdapat dalam bea meterai.

  1. Dokumen = Kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi yang berkepentingan.
  2. Benda Meterai = meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah.
  3. Tanda Tangan = tanda tangan sebagaimana lazimnya termasuk pula pengganti tanda tangan
  4. Pemetereian Kemudian = cara pelunasan atas dokumen yang masih terutang bea

meterai.

 

  1. Subjek Bea Meterai 

Menurut Pasal 9 UU NOMOR 10 TAHUN 2O2O Bea Meterai baru, bea meterai terhutang kepada :

  1. Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, baik dokumen yang dibuat oleh sepihak atau lebih.
  2. Pihak yang menerbitkan surat berharga.
  3. Pihak yang mengajukan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan
  4. Pihak yang menerima manfaat atas dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia
  1. Objek Pajak Bea Meterai 

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU NOMOR 10 TAHUN 2O2O Bea Meterai baru, berikut ini merupakan dokumen-dokumen yang terhutang bea meterai:

    1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata;
    2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

     

    Selanjutnya, merujuk pada Pasal 3 ayat (2) UU NOMOR 10 TAHUN 2O2O, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud diatas meliputi: 

      1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
      2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
      3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
      4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
      5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
      6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
      7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang
        1. Menyebutkan penerimaan uang; atau.
        2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
      8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
    1. Bukan Objek Bea Meterai 

    Selain objek bea meterai, terdapat juga beberapa dokumen yang tidak terhutang oleh bea meterai atau tidak harus dibubuhkan meterai di dalamnya, diantaranya yaitu :

    1. Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan, bukti pengiriman dan penerimaan barang serta surat pengiriman barang untuk dijual atas nama pengirim.
    2. Segala bukti ijazah
    3. Tanda terima pembayaran hubungan kerja seperti tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya.
    4. Tanda bukti penerimaan Uang Negara
    5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya
    6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan Intern Organisasi
    7. Dokumen tentang pembayaran uang tabungan
    8. Surat gadai
    9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
    10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
    1. Saat Terutang Bea Meterai 

    Saat terutang yang dimaksud disini artinya ialah saat pajak mulai bisa diberlakukan pada dokumen tersebut. Saat terutang bea meterai ini dibagi berdasarkan pihak yang terlibat dalam dokumennya. Berikut ini merupakan saat terutang dari bea meterai.

    1. Dokumen Satu Pihak = Terutang pada saat dokumen diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat
    2. Dokumen Dua Pihak = Terutang pada saat selesai dibuat.
    3. Dokumen dari Luar Negeri = Terutang pada saat digunakan di Indonesia
    1. Tarif Bea Meterai

    Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, pemerintah memutuskan bahwa tarif bea meterai akan berubah menjadi tarif tunggal yaitu meterai Rp 10.000. Hal ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2021 kemarin.

    Sementara itu, meterai Rp 3.000 dan materai Rp 6.000 masih bisa digunakan dalam masa transisi hingga 31 Desember 2021, dengan syarat memiliki minimal nilai Rp 9.000. Berikut cara penggunaan meterai Rp 3.000 dan meterai Rp 6.000 untuk dokumen selama masa transisi:

    1. Menempelkan materai Rp 6.000 dan materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. .
    2. Menempelkan 3 materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai.
    3. Menempelkan 2 materai Rp 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. 
      1. Cara Pelunasan Bea Meterai

      Bea Meterai terutang dapat dilunasi dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

          1. Dengan Meterai Tempel (PMK No. 55 Tahun 2009 dan sebagaimana telah diubah dengan peraturan terbaru yaitu PMK No. 4/PMK.03/2021), dengan tata caranya yaitu sebagai berikut:
          • Direkatkan utuh dan tidak rusak di atas dokumen 
          • Direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. 
          • Dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun
          • Tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas meterai tempel dan sebagian di atas dokumen
          • Jika lebih dari satu meterai digunakan, maka tanda tangan harus dibubuhkan di atas kedua meterai tersebut.
          • Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

      (Sumber: https://pajak.go.id)

          1. Dengan Kertas Meterai, dengan tata caranya yaitu sebagai berikut:
          • Hanya dapat digunakan sekali pemakaian.
          • Jika dokumen tidak muat dalam satu kertas meterai, sebagian isi yang tertinggal tanpa kertas meterai.
          • Kertas meterai yang tidak jadi digunakan, dalam hal ini belum ditandatangani, kalimat dalam dokumen belum selesai tersebut bisa dicoret.
          • Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai.

       

        1. Dengan Mesin Teraan Digital (SE-63 TAHUN 2008), dengan tata caranya yaitu sebagai berikut:
      • Hanya diperbolehkan untuk penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen. .
      • Harus didaftarkan terlebih dahulu dan memperoleh ijin dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang meliputi wilayah domisili penerbit dokumen.
      • Penerbit dokumen harus melakukan deposit minimal Rp15.000.000 atau kelipatannya.
      • Penerbit dokumen harus menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai kepada Kepala KPP setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan
      • Penerbit dokumen menyampaikan laporan kepada Kepala KPP setempat paling lambat satu bulan setelah mesin teraan meterai tidak dipergunakan lagi atau terjadi perubahan alamat/tempat kedudukan 
      • Izin pengggunaan mesin teraan hanya untuk 4 tahun, dan dapat diperpanjang.

       

       

      (Sumber: https://pajak.go.id)

      1. Sanksi Bea Meterai

      Sanksi pada bea meterai terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

      1. Sanksi Administrasi, dibebankan sebesar 200% (dua ratus per sen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar dan penanggungjawab  dari sanksi tersebut ialah pemegang dokumen sendiri.
      2. Sanksi Pidana, penanggungjawabnya adalah sesuai dengan Putusan Pengadilan.

      Share this Post:

      Comments0