Pajak Atas jasa Freight Forwarding

  • Date
  • Posted by
    admin
  • Comments
    0
  1. Apa itu  Jasa Freight Forwarding?

Freight forwarding merupakan salah satu bidang usaha yang tidak bisa lepas dari kegiatan impor. Secara sederhana, freight forwarding adalah jasa pengurusan transportasi untuk penerimaan dan pengiriman barang. Merujuk Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perhubungan No.49/2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) adalah:“Kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat kereta api laut dan atau udara”.

Kegiatan usaha jasa freight forwarding merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang dapat mencakup 21 jenis kegiatan.

Kegiatan tersebut di antaranya penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen angkutan, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, dan klaim.

Ada pula perhitungan biaya angkutan dan logistic, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan, penyediaan sistem informasi dan komunikasi, penyediaan e-commerce, serta jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C Angka 2 UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UU No.36/2008 mendefinisikan jasa freight forwarding sebagai berikut.“Kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya”.

Adapun jasa freight forwarding ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek PPN jasa freight forwarding dapat disimak dalam PMK 75/2010 s.t.d.t.d PMK 121/2015.

Selain itu, jasa freight forwarding juga bersinggungan dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ketentuan lebih lanjut dapat disimak dalam PMK 141/2015.

 

  1. Aspek Pajak  freight forwarding 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, dalam pengertian Jasa freight forwarding tersebut, usaha ini terdiri dari 4 segmen, di antaranya:

  1. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), yaitu badan usaha yang mengurusi pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa pihak importir atau eksportir.
  2. Jasa pengurusan transportasi murni (JPT), yaitu jasa yang berkaitan dengan pengiriman barang ke berbagai tujuan, dalam maupun luar negeri, dari tempat pengirim sampai pelabuhan atau bandara, tergantung pada sifat barang dan tujuan pengiriman.
  3. Trucking, yaitu jasa pengurusan transportasi melalui darat dengan menggunakan truk.
  4. Pergudangan, yaitu jasa pengurusan transportasi yang melayani klien dalam penyimpanan barang yang dari muatan kapal sebelum didistribusikan ke penerima.

 

Berdasarkan peraturan yang berlaku, usaha jasa ini dikenakan 2 pajak berbeda, yaitu PPN dan PPh 23. Bagaimana penghitungannya? Simak selengkapnya di sini.

 

 

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa freight forwarding 

Tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding adalah sebesar 1%. PPN tersebut diberlakukan dengan menggunakan nilai lain. Artinya forwarder wajib bayar PPN 1% dari total tagihan ke klien (shipper atau consignee). Secara lebih jelas PPN atas jasa freight forwarding dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015.

Berdasarkan PMK Nomor 121/PMK.03/2015, disebutkan kalau untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa tersebut ada biaya transportasi, dikenakan 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Maka, jumlah 10% itu dianggap sebagai biaya freight forwarding, sedangkan 90% nilai sisanya dianggap sebagai biaya yang ditagihkan pada pengguna jasa tersebut.

Pengenaan PPN atas jasa pengurusan transportasi ini menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya. Karena itu, rumus besaran PPN untuk jasa ini adalah

Tarif PPN x Nilai Lain sebagai DPP

10% x 10%= 1%

PPN jasa freight forwarding sebesar 1% ini harus dibayarkan oleh pemilik usaha kepada klien mereka.

Contoh penghitungan PPN atas jasa pengurusan transportasi:

PT Jalan Terus merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi, baru saja mendapatkan order dari PT Sinar Abadi dengan nilai transaksi sebesar Rp30 juta. Berapa tarif PPN yang harus PT JalanTerus keluarkan pada PT Sinar Abadi?

DPP= 10% x Besar Tagihan

DPP= 10% x Rp30,000,000

DPP= Rp3,000,000

Maka, besaran PPN yang harus dibayarkan adalah:

PPN= Tarif PPN x DPP

PPN= 10% x RpRp3,000,000

PPN= Rp300,000

Itulah contoh sederhana penghitungan PPN jasa pengurusan transportasi.

  1. PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding

Usaha jasa freight forwarding turut dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan isi dari PMK No. 141/PMK.03/2015. Jika mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, jasa freight forwarding ini dikenakan tarif PPh 23 sebesar 2%. 

Sebelum membahas perhitungannya, terlebih dahulu mengetahui pilihan metode pembayaran atas penggunaan jasa ini, di antaranya:

  1. Metode Reimbursement

 

Jika memilih metode reimbursement, pemilik jasa dapat menyediakan invoice dan bukti pembayaran yang telah dibayarkan pada pihak ketiga. Maka, Kedua dokumen tersebut bukan bagian dari jasa freight forwarding sehingga bukan menjadi objek PPh 23. Jadi, pengguna jasa pengurusan transportasi harus membayarnya sebagai pembayaran reimbursement.

  1. Metode Reinvoicing

Jika menggunakan metode reinvoicing, pengguna jasa akan memotong atau memungut PPh 23 dari total tagihan. Namun, besaran DPP PPh 23 dan PPN harus sama. Selain itu, pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pemilik usaha ini tidak dapat dikreditkan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b angka 4 yaitu menjelaskan bahwa pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan selama dapat dibuktikan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.

Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan metode reimbursement, diantaranya adalah dapat dibuktikan faktur tagihan dan bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh forwarder kepada pihak ketiga. Hal ini wajib dilakukan oleh pihak yang terikat kontrak dengan forwarder.

Pihak pengguna jasa harus dapat memahami bahwa apabila forwarder menunjukkan faktur tagihan kepada pihak ketiga, maka faktur tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Untuk faktur tagihan serta bukti pembayaran kepada pihak ketiga bukan bagian dari jasa freight forwarding. Akan tetapi pengguna jasa lah yang akan menanggung pembayaran sebagai bentuk dari reimbursement.

Faktur tagihan serta bukti pembayaran kepada pihak ketiga merupakan bukti tagihan dan pembayaran yang dilakukan forwarder hingga seluruh proses jasa freight forwarding telah selesai. Namun, jika pihak forwarder hanya melampirkan satu faktur tagihan, dalam arti tidak melampirkan faktur tagihan kepada pihak ketiga, maka dasar pengenaan PPh Pasal 23 merukan total tagihan. Penjumlahan dari total tagihan berasal dari fee atas jasa freight forwarding serta pembayaran-pembayaran lainnya yang dibayarkan oleh pihak forwarder kepada pihak ketiga, atau sering disebut dengan metode reinvoicing.

Apabila pihak forwarder memilih metode reinvoicing, maka pengguna jasa akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total tagihan. Namun, jika pihak forwarder memilih metode ini, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 dan DPP PPN besarnya sama. Sebaliknya, apabila forwarder memilih metode reimbursement, maka akan ada perbedaan DPP antara PPh Pasal 23 serta DPP PPN. Tetapi, DPP PPN harus berasal dari total tagihan reinvoicing atau tagihan kepada pengguna jasa.Demikian penjelasan tentang ketentuan PPN dan PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding atau pajak usaha ekspedisi yang penting untuk Anda ketahui.

Bagaimana penghitungannya PPh 23 Jasa Freight Forwarding ?

Rumus penghitungan PPh 23 untuk jasa pengurusan transportasi adalah

PPh 23= Nilai Bruto x Tarif PPh 23

Jika pelaku jasa tidak memiliki NPWP, besaran tarif pajak penghasilan menjadi 2x lipat, yaitu 4%. Berikut contoh penghitungannya:

PT. Bumi Perkasa merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi, mengeluarkan invoice untuk transaksi terbaru dengan total nilai sebesar Rp30 juta kepada PT Sentosa Berapa tarif PPh 23-nya?

Pada soal tersebut, diketahui biaya ekspedisi Rp30,000,000

PPh 23= Nilai Bruto x Tarif PPh 23

PPh 23= Rp30,000,000 x 2%

PPh 23= Rp600,000

Maka, PT Bumi Perkasa harus membayar PPh 23 ini kemudian mengeluarkan bukti potong untuk diserahkan pada pengguna jasanya, yaitu PT Sentosa.

Karena jasa freight forwarding merupakan usaha yang harus membayar dan melapor PPh 23, maka tidak luput dari kewajiban membuat bukti potong secara elektronik per 1 Agustus 2020, seperti yang telah dianjurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beberapa waktu lalu. Jika pemilik jasa pengurusan transportasi ini telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib menggunakan e-Bupot untuk membuat dan menerbitkan bukti potong PPh 23.

Share this Post:

Comments0