Pajak atas Jasa Maklon

  • Date
  • Posted by
    admin
  • Comments
    0

Objek yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) tidak hanya atas penyerahan barang saja, tetapi juga mencakup penyerahan jasa. Salah satu jenis jasa yang dikenakan PPN adalah jasa maklon. Jasa maklon ini juga termasuk jenis jasa yang atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0%.

Pengenaan PPN 0% atas ekspor jasa maklon ditujukan untuk mendorong ekspor sekaligus meningkatkan daya saing industri jasa nasional. Selain menjadi objek PPN, jasa maklon juga termasuk jenis jasa yang imbalannya dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan jasa maklon?

  1. Pengertian Jasa Maklon

Jasa maklon adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Misalnya, jasa pembuatan pakaian yang dibuat berdasarkan pesanan dan bahan yang diberikan oleh si pemesan.

Lalu Bagaimana Cara Maklon?

Caranya mudah, sebelum memulai kesepakatan maklon, kamu harus memberitahu secara detail konsep produk yang ingin dibuat. Setelah menentukan produk dan bahan baku yang telah disetujui bersama, perusahaan maklon akan menyediakan layanan pembuatan sampel produk.

Tujuannya, untuk menghindari kesalahan pada produk yang akan dibuat. Jadi, kamu bisa melihat produk sebelum diproduksi secara masal. Jika Anda sudah menyetujui sampel produk, perusahaan maklon akan melanjutkan proses ke tahap produksi.

Setelah proses produksi selesai, perusahaan maklon akan membantu kamu mendapatkan beberapa distributor dan reseller, sehingga memudahkan kamu yang baru pertama kali berbisnis bisa melakukan penjualan produk.

Apa Kelebihan Menggunakan Jasa Maklon?

Lebih mudah, hemat biaya, dan efisien. Tidak perlu pusing memikirkan modal untuk membangun pabrik, membeli peralatan produksi, dan membayar upah tenaga kerja.

Perusahaan maklon memiliki semua yang  dibutuhkan, hanya perlu menentukan rincian produk yang ingin dibuat dan perusahaan maklon akan membuat produk sesuai dengan permintaan.

Perusahaan maklon juga lebih efisien karena bisa membantu bisnis dari awal hingga produk bisa dijual ke konsumen. Jadi, perusahaan bisa fokus membangun brand agar produk kamu dikenal luas dan laku di pasaran.

  1. PPN atas Jasa Maklon

Ketentuan mengenai jasa maklon di antaranya tercantum dalam UU PPN, UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.32/PMK.010/2019, dan PMK No.141/PMK.03/2015. Mengacu Pasal 2 ayat (4) PMK 141/2015 yang dimaksud dengan jasa maklon adalah: “Pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.”

Pelaporan Perpajakan Untuk PPN Jasa Maklon Tarif 0%

Syarat Jasa Maklon yang Dikenakan PPN Jasa Maklon

  1. Spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak;
  2. Bahan baku dan/atau bahan setengah jadi akan diproses untuk menghasilkan Barang Kena Pajak;
  3. Kepemilikan atas Barang Kena Pajak yang dihasilkan berada pada Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak;
  4. Pengusaha jasa maklon mengirim Barang Kena Pajak yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang.

PMK Nomor 32/PMK.010/2019 sebagai pengganti PMK Nomor 30/PMK.03/2011, menyebutkan bahwa jasa maklon tetap melaporkan JKP maupun BKP dalam SPT masa pajak PPN. PMK Nomor 32/PMK.010/2019  Pasal 9 Ayat (2), yang menyatakan “Atas kegiatan ekspor jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selain melaporkan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak melaporkan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan jasa maklon dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.”.

Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa PPN atas perolehan BKP, perolehan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan impor BKP merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Pembuatan Faktur Pajak Untuk PPN Jasa Maklon

Setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak meskipun pajak yang terutang atau PPN jasa maklon yang terutang yaitu 0. Karena transaksi yang dilakukan yaitu ekspor, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan yang mengatur dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak salah satunya adalah Pemberitahuan Ekspor Barang yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP. Oleh karena itu, atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan jasa maklon, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat pemberitahuan ekspor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

  1. PPh atas Jasa Maklon

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Dimana jasa maklon termasuk kategori 62 jenis jasa lainnya.

 

 

 

Tarif PPh 23 dan Objeknya

Tarif PPh 23 atas Jasa Maklon dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan Jasa, sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

Mulai September 2020 berlaku KEP-368/PJ/2020 yang berisi kewajiban bagi semua Wajib Pajak, untuk membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT PPh Pasal 23/Pasal 26 secara elektronik melalui aplikasi e-bupot DJP Online.

Contoh 1 :

Perusahaan PT Hidup Jaya menerima imbalan jasa atas Maklon dari Perusahan PT Terus Jaya sebesar Rp 15.000.000, maka PT Hidup Jaya dipotong Pajak PPh 23 atas Jasa Maklon, dengan bruto/ DPP Rp15.000.000 dikali tarif 2% , maka PPh 23 yang dipotong sebesar :

=Rp15.000.000 x 2% =  300.000,

Maka PPh yang harus dibayarkan adalah Rp 300.000. 

Share this Post:

Comments0