Pelaporan, Pembatalan dan Hasil Pemeriksaan Pajak

  • Date
  • Posted by
    admin
  • Comments
    0

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NoSE-34/PJ/2020 yang mulai berlaku pada 15 Juni 2020, Direktur Jenderal Pajak memberikan panduan teknis penyesuaian cara pelaksanaan tugas dalam tatanan kenormalan baru di lingkungan Ditjen Pajak (DJP).

Penyesuaian itu salah satunya terkait dengan cara pemeriksaan, mulai dari persiapan sampai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, terhadap wajib pajak yang akan diutamakan secara online dengan menggunakan saluran elektronik.

Apa itu pemeriksaan?

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 25 UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan tujuannya, pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu

  1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang terbagi dalam:
  • Pemeriksaan Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko.
  • Pemeriksaan Rutin, dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
    1. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

    Berdasarkan jenisnya, pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu

      1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
      2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

    Proses pemeriksaan ini kemudian diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Lantas, apa yang sebenarnya dimaksud dengan LHP?

    Merujuk Pasal 1 angka ‘18’ PMK 184/2015, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

    Laporan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan efisien. Laporan yang sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan diperlukan guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pemeriksaan yang berfokus manajemen penyelesaian pemeriksaan.     

    LHP disusun berdasarkan pada kertas kerja pemeriksaan (KKP) yang dilakukan dalam proses pemeriksaan. Risalah pembahasan, risalah tim quality assurance pemeriksaan, dan/atau berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP.

    Merujuk pada Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021), LHP digunakan oleh pemeriksa pajak sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.

    Nota penghitungan tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP). Adapun pajak yang terutang dalam SKP dihitung sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference), kecuali dalam beberapa kondisi berikut.

    1. Apabila wajib pajak tidak hadir dalam closing conference tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Dengan demikian, pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan.
    2. Apabila wajib pajak tidak hadir dalam closing conference tetapi menyampaikan surat sanggahan. Dalam kondisi ini, pajak yang terutang dihitung berdasarkan pada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan wajib pajak.
    3. Apabila wajib pajak tidak hadir dalam closing conference dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP maka pajak yang terutang dihitung berdasarkan pada SPHP dan wajib pajak dianggap menyetujui hasil pemeriksaan.

    Selain itu, perlu dipahami pula, buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak harus dikembalikan kepada wajib pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal LHP.

    Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP, untuk memberikan keadilan dan melindungi hak wajib pajak, dirjen pajak atas kewenangannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, SKP dapat dibatalkan apabila hasil pemeriksaan dilakukan tanpa adanya penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

    Namun, tidak semua ketetapan hasil pemeriksaan dapat dimintakan pembatalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 PMK 8/2013, yaitu atas:

    1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A UU KUP;
    2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU KUP; dan
    3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU KUP.

    Lebih lanjut, Pasal 60 PMK 17/2013 jo PMK 18/2021 menyatakan dalam hal dilakukan pembatalan, proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Adapun prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 17/2013 jo PMk 18/2021.

    Apabila pemeriksaan tersebut terkait dengan restitusi (Pasal 17B ayat (1) UU KUP), SKP diterbitkan sesuai dengan hasil pembahasan jika belum jatuh tempo 12 bulan. Namun, jika sudah lewat 12 bulan maka diterbitkan SKP lebih bayar sesuai SPT wajib pajak.

     

    Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, apa saja produk yang dihasilkan?

    Hasil pemeriksaan pajak dapat berupa surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak atau dapat juga ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan dalam hal hasil pemeriksaan memberikan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

    Produk-produk pemeriksaan pajak tersebut diantaranya adalah:

    1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
    2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
    3. Surat Ketetapan Pajak Nihil, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
    4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SPTKBT), apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.
    5. Surat Tagihan Pajak (STP), apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
    6. Pemeriksaan dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

    Share this Post:

    Comments0