Penghapusan NPWP

  • Date
  • Posted by
    admin
  • Comments
    0

NPWP Anda Bisa Dihapus?

     NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Berdasarkan fungsinya, NPWP digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak warga negara Indonesia guna memenuhi kewajibannya membayar pajak untuk negara.

     Tapi, tahukah Anda jika NPWP seseorang bisa dihapus alias dinonaktifkan? Ya, penghapusan NPWP boleh dilakukan. Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 31 ayat 1 PER - 04/PJ/2020, penghapusan NPWP boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai perundang-undangan perpajakan, termasuk penghapusan NPWP karena meninggal dunia, penghapusan NPWP orang asing yang telah kembali ke negara asalnya atau penghapusan NPWP istri yang memilih ikut suami.

     Cara Penghapusan NPWP, menurut Pasal 34 ayat 2 PER - 04/PJ/2020, bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Penghapusan NPWP ini harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai perundang-undangan perpajakan yang mengatur tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi. Jadilah warga negara yang taat membayar pajak dan pintar akan segala pengetahuan dasar tentang perpajakan.


     Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang penghapusan NPWP secara lengkap dan prosesnya:

     Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

     Prosedur

     Wajib Pajak menyampaikan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dilakukan:
     1. Secara langsung.
     2. Melalui pos; atau
     3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, disampaikan ke KPP/KP2KP/Layanan di Luar Kantor            sesuai wilayah kerja.

     Persyaratan dan Dokumen
     
     1. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia;

     2. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;

     3. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara, untuk bendahara pemerintah;

     4. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP;

     5. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP; atau

     6. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak badan.

     Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif, penghapusan NPWP dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Tidak mempunyai utang pajak, kecuali
  • Utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; dan/atau
  • Utang pajak yang dimiliki oleh:
  • Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau
  • Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan;

  1. Tidak sedang dilakukan tindakan:
  • Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  • Pemeriksaan bukti permulaan;
  • Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
  • Penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;

  1. Tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama (mutual agreement procedure);
  2. Tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement).
  3. Seluruh NPWP cabang telah dihapus;
  4. Tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan, berupa:
  • Keberatan;
  • Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  • Pengurangan atau pembatalan SKP;
  • Pengurangan atau pembatalan STP;
  • Pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau penelitian PBB;
  • Gugatan;
  • Banding; dan/atau
  • Peninjauan kembali.

Jangka Waktu

Paling lama 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Share this Post:

Comments0