Indonesiaconsult.com (15/10/2024), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan bahwa Indonesia telah banyak kehilangan devisa negara. Hal ini diketahui karena Indonesia dinilai ketergantungan akan barang impor. Barang impor yang dimaksud, antara lain ialah Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan minyak.
Baca Juga: Devisa Negara Melayang Sebesar Rp396 Triliun Untuk Impor Minyak
Kehilangan Devisa Negara Akibat Impor LPG
Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan bakar gas cair (LPG). Akibatnya, negara akan kehilangan devisa dalam jumlah besar, yakni mencapai Rp63,5 triliun per tahun pada tahun 2023.
Bahlil dalam pemaparannya menjelaskan bahwa konsumsi LPG bersubsidi di Indonesia mencapai 8,05 juta ton. Selain itu, konsumsi LPG non-subsidi hanya sebanyak 0,66 juta ton. Namun dibalik itu, produksi LPG nasional hanya sebesar 1,98 juta ton sehingga Indonesia harus mengimpor sekitar 6,9 juta ton LPG.
Bahlil juga menekankan pentingnya pengembangan jaringan gas (Jargas) untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Jika tidak demikian, maka Indonesia akan terus-menerus mengimpor dan dalam waktu dekat tidak ada lagi impor yang tersisa. Menurutnya, jika jaringan gas tidak segera dibangun, Indonesia akan terus bergantung pada impor.
Saat ini cakupan jaringan gas baru 6% di Jawa Timur, 4% di Jawa Barat, dan 2% di Jawa Tengah. Apalagi subsidi LPG yang diberikan pemerintah setiap tahunnya juga sangat tinggi, berkisar antara Rp60 triliun hingga Rp80 triliun. Bahil menegaskan, harga elpiji saat ini sudah mencapai Rp18.000/kg, namun masyarakat hanya membayar sekitar Rp5.700 hingga Rp6.000/kg.
Beliau juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam mengembangkan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Hilirisasi dinilai menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor minyak, gas, mineral, dan lainnya.
Ketergantungan Impor Minyak
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan devisa negara melayang sebesar Rp396 triliun dari impor minyak. Hal ini ia dapatkan berdasarkan data pada tahun 2023. Angka tersebut merupakan hasil asumsi yang menyoroti tingginya biaya yang harus ditanggung negara untuk memenuhi kebutuhan energinya, terutama kebutuhan minyak.
Dalam pemaparannya, Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memproduksi sekitar 600 ribu barel minyak per hari. Angka ini masih jauh dari memenuhi kebutuhan nasional sebesar 1,6 juta barel per hari. Akibatnya, Indonesia perlu mengimpor antara 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari untuk menutup defisit ini.
Ia menilai perubahan ini merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Jika tidak, Indonesia akan tetap bergantung pada impor energi.
Dikutip dari laman pajak.com pada Selasa (15/10), Bahlil mengatakan, “Jadi yang terjadi 96 sampai 97 (1996-1997) kita ekspor, sekarang berbalik. Kita impor dengan jumlah yang sama. Ini kira-kira masalah negara kita.” Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam acara Repnas National Conference & Awarding Night di Jakarta, Senin lalu.
Bahlil juga menyampaikan bahwa keadaan ini sangat berbeda dengan keadaan pada tahun 1996-1997. Ketika itu Indonesia masih mampu memproduksi 1,6 juta barel per hari bahkan merupakan negara eksportir minyak.
“Kala itu, lifting minyak kita 1,6 juta barrel per hari dengan kontribusi kepada negara sekitar 40-50%. Kemudian pasca reformasi, terjadi incline yang tidak bias kita atasi dengan baik. 2008 ada perbaikan menjadi 800-900 ribu barrel per hari karena ada penambahan di Banyu Urib. Nah kemudian turun terus, ini terjadi incline terus,” Jelas Bahlil.
Sumber: Pajak.com