Indonesiaconsult.com (05/11/2024) – Pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) akan segera digelar pada Selasa, 5 November 2024 waktu AS. Kandidat yang ikut serta adalah mantan Presiden Donald Trump yang didukung oleh Partai Republik. Selain itu, adapula Wakil Presiden petahana, Kamala Harris, yang juga merupakan pejabat senior Partai Demokrat. Persaingan antara keduaya juga disorot dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang akan diberlakukan jika mereka terpilih.
Mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia, maka hasil pemilu presiden akan memberikan dampak yang signifikan bagi dunia. Dampak yang dimaksudkan terutama dari sudut pandang perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah AS akan berdampak besar.
Sebagai referensi, peta kekuatan keduanya saat ini sama. Banyak jajak pendapat yang mendukung Trump dibandingkan Kamala, dan jajak pendapat lainnya lebih mendukung Kamala dibandingkan Trump.
Jajak pendapat Morning Consult terhadap pemilih hari Minggu menunjukkan Kamala Harris unggul 2 poin, 49% berbanding 47%, dengan margin kesalahan 1 poin. Jajak pendapat Wall Street Journal menunjukkan Trump memimpin 47% berbanding 45%.
Angka ini saja menunjukkan tren peningkatan bagi Trump, dan sangat kontras dengan hasil jajak pendapat bulan Agustus lalu. Pada periode itu Kamala Harris memiliki keunggulan serupa atas Trump, yaitu 47% berbanding 45%. Selain itu, di situs Polymarket, Trump tampaknya memiliki keunggulan signifikan sebesar 57,7%, sedangkan Harris hanya memiliki 42,4%.
Kebijakan Ekonomi Trump
Menurut The Economist, Trump adalah kandidat yang lebih radikal dalam masalah perdagangan, dengan tarif yang akan menghambat strategi ekonomi AS. Harris kini mengambil sikap yang lebih moderat, namun tetap mendukung proteksionisme ringan melalui subsidi untuk industri tertentu.
Selain itu, Presiden Trump saat ini berjanji untuk mengenakan tarif universal hingga 20% pada semua barang yang diimpor ke Amerika Serikat. Mereka juga mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada produk-produk buatan China.
Secara hukum, Presiden Trump mempunyai peluang untuk menaikkan tarif terhadap China. Hal ini karena China melakukan pelanggaran perjanjian perdagangan yang telah disepakati. Namun, penerapan tarif universal lebih rumit lagi dan kemungkinan besar akan menghadapi tantangan hukum di pengadilan. Hal-hal tersebut akan terjadi terhadap kebijakan ekonomi Amerika Serikat jika Trump kembali terpilih sebagai presiden.
Baca Juga: Argentina Sukses Tarik Rp283 Triliun Dana Warga Berkat Program Amnesti Pajak
Kebijakan Ekonomi Harris
Di sisi lain, Harris menentang perdagangan bebas dan bahkan menolak perjanjian perdagangan dengan Meksiko dan Kanada pada tahun 2020. Namun, ia juga menolak gagasan Presiden Trump tentang tarif universal, yang ia sebut sebagai “pajak penjualan nasional” yang akan menaikkan biaya hidup keluarga Amerika.
Harris berencana akan memberikan subsidi untuk memperkuat manufaktur dalam negeri melalui Program Kredit Pajak “America Forward”. Program tersebut serupa dengan subsidi dalam Undang-Undang Pengendalian Inflasi era Biden. Hal ini akan memberikan pendanaan yang signifikan untuk industri masa depan, termasuk energi bersih.
Jika Trump menang, kebijakan perdagangan, imigrasi, dan moneternya secara keseluruhan akan menyebabkan stagflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Hal ini diperkirakan berdasarkan laporan yang berjudul “The US Election Countdown” oleh SimInvest (Sinarmas Securitas). Inflasi diperkirakan turun menjadi 1,6% pada tahun 2025, meningkatkan perkiraan inflasi menjadi 3,5%.
Laporan BRI Danareksa Sekuritas
Trump mengurangi tarif pajak perusahaan menjadi 15% untuk mendorong investasi dan mempertahankan pemotongan pajak untuk individu. Ia jugamempertahankan pemotongan pajak dibawah kebijakan Pemotongan Pajak dan Undang-Undang Pekerjaan (TCJA) yang dikeluarkan pada 2017. Hal ini berdasarkan BRI Danareksa Sekuritas yang mengatakan dalam laporannya.
Sebaliknya, Harris menjadikan pemotongan biaya bagi keluarga Amerika sebagai tema utama kampanyenya. Haris juga mempertahankan pemotongan pajak untuk rumah tangga yang berpenghasilan kurang dari US$400.000. Selanjutnya, ia meningkatkan tarif pajak perusahaan menjadi 28% (dari 21%). Ia juga ingin meningkatkan kredit pajak untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mengimbangi biaya-biaya ini dengan pajak yang lebih tinggi bagi individu dan perusahaan kaya.
Dari perspektif defisit anggaran, berbagai rencana yang diusulkan diperkirakan akan semakin meningkatkan defisit anggaran AS selama 10 tahun ke depan. Defisit tersebut yakni US$3 triliun (Trump) dan US$1,4 triliun (Harris).
Sumber: cnbcindonesia.com