Indonesiaconsult.com (19/09/2024), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan diperjualbelikan. Kebocoran data NPWP ini dikatakan termasuk milik tokoh-tokoh penting di Indonesia.
Dugaan kebocoran data NPWP disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam postingan di media sosial pribadinya. Hal ini ia sampaikan pada laman X pada Rabu, 18 September lalu. Menurutnya, sebanyak 6 juta data NPWP bocor dan diperjualbelikan.
Teguh mengatakan bahwa kebocoran data NPWP ini diperjualbelikan dengan kisaran harga sebesar Rp150 juta. Data ini mencakup informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, nomor telpon, dan juga alamat email.
“Ada sebanyak 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan dengan harga Rp150 juta. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, dan beberapa Menteri juga dibocorkan pada sampel yang diberikan oleh pelaku,” ucap Teguh dalam postingannya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menyebutkan bahwa pihaknya masih belum dapat memastikan terkait kebocoran data ini. Hal ini dikarenakan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut.
Baca Juga: Sertifikat Elektronik Pajak
Kebocoran Data Tuai Kekhawatiran
Dalam unggahannya, Teguh Aprianto menyertakan tangkapan layar yang menunjukkan unggahan dari seorang penjahat siber di Breach Forums. Unggahan tersebut memuat informasi terkait pembuat akun yang bernama Bjorka yang sudah sering kali terdengar di telinga khalayak. Bjorka menawarkan sebanyak 6,6 juta data pribadi untuk dijual dengan harga yang fantastis. Ia menawarkan data tersebut sebesar 10 ribu dollar AS atau sekitar Rp153,1 miliar.
Dalam tangkapan layar yang diunggah oleh Teguh, terdapat 10 ribu sampel data yang menimbulkan keprihatinan besar. Terdapat banyak nama publik figur dan tokoh-tokoh penting masyarakat diantara nama-nama yang terdaftar dalam kebocoran data tersebut. Mana-nama yang dimaksud termasuk Jokowi, Gibran, dan Kaesang. Kemudian ada pula beberapa Menteri seperto Sri Mulyani, Askolani, hingga Erick Thohir.
Selain itu ada pula nama Menkominfo, Budi Arie Setiadi yang tak luput dari sorotan. Situasi ini tentu menuai kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian kebocoran data NPWP ini menimbulkan pertanyaan besar terkait keamanan data pemerintah dan langkah-langkah yang sekiranya perlu diambil demi mencegah kebocoran data yang berulang.
Tanggapan Ahli
Menurut pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, masyarakat Indonesia harus mengetahui bahwa data mereka telah bocor. Kebocoran data ini diduga dilakukan oleh peretas dengan panggilan Bjorka. Data yang diretas ini termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dengan modus penipuan karena peretas Bjorka telah membocorkan 6 juta data wajib pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Alfons memprediksi adanya potensi tindak pidana yang mungkin saja terjadi akibat penyalahgunaan kebocoran data NPWP tersebut. Potensi tindak pidana yang dimaksut dapat berupa penipuan dengan ancaman berupa denda pajak. Ia juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengevaluasi prosedur pengelolaan dan pengamanan data DJP.
Dilansir dari laman Kompas.com, Afons Tanujaya mengatakan “Kemungkinan eksploitasinya nanti aka nada orang yang memalsukan identitas sebagai petugas pajak yang datang menghubungi dengan data yang sangat akurat,” Hal ini ia katakan pada Kamis (19/09).