JOKOWI; EKSPOR BAHAN MENTAH AKAN DIHENTIKAN

Ekspor Bahan Mentah Dihentikan

Indonesiaconsult.com (26/09/24), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali tegaskan ekspor bahan mentah dihentikan. Ia juga menekankan pentingnya pengolahan bahan mentah menjadi produk akhir untuk meningkatkan nilai tambah. Menurut Jokowi, peningkatan nilai tambah ini pada akhirnya akan membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Hari ini kita mengetahui bahwa Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) tahap pertama telah dioperasionalkan dan diselesaikan. Ini merupakan upaya untuk menjadi negara industri yang tidak lagi mengekspor bahan mentah, kita olah sendiri,” kata Jokowi saat memulai injeksi bauksit pertama SGAR di Mempawa, Kalimantan Barat. Dikutip dari Pajak.com, Kamis (26/9).

Jokowi mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk mengembangkan industri hilirisasi. Hal ini dikarenakan kecil kemungkinan negara-negara maju akan kembali menggugat Indonesia jika ekspor bahan mentah dihentikan. Ini terjadi ketika negara-negara maju sibuk menyelesaikan masalahnya sendiri akibat situasi geopolitik global, pandemi COVID-19, dan gelombang resesi ekonomi.

“Meskipun kami menghentikan nikel empat tahun lalu, Uni Eropa membawa kami ke WTO. Tetapi setelah itu tidak ada yang terjadi dan kami menghentikan (mengekspor) bauksit. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang mengajukan gugatan,” tambah Presiden Jokowi.

Jokowi meyakini pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan negara karena akan terjadi perbedaan lonjakan nilai yang signifikan antara bahan mentah yang diekspor dan bahan baku yang melalui proses hilirisasi.

“Ambil contoh nikel. Sebelum tahun 2020, ekspor minyak mentah negara kita sekitar 1,4 hingga 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp20 triliun. Tetapi peningkatan nilai tambah setelah penghentian ekspor tahun lalu menjadi 34,8 miliar setara dengan hampir Rp600 triliun,” imbuhnya.

Sebelum melanjutkan pembahasan, mari Sobat IC kenali dulu apa yang disebut dengan hilirisasi.

Baca Juga: Fasilitas Kepabeanan Diberikan Pada Musisi Internasional

Pengertian Hilirisasi

Hilirisasi merupakan program pemerintahan presiden Joko Widodo pada periode kedua. Berulang kali Presiden Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi yang diklaim dapat memberikan nilai tambah bagi negara. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia sempat menyinggung kunci Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% adalah melalui hilirisasi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hilirisasi merupakan penghiliran atau mengolah bahan baku menjadi barang siap pakai. Hilirisasi bertujuan untuk mengoptimalisasi nilai jual produk sehingga memberi nilai tambah bagi pendapatan pemerintah. Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia ingin supaya bahan mentah diolah jadi bahan setengah jadi sebelum diekspor.

Melalui hilirisasi, Indonesia tidak lagi menjadi negara yang mengekspor komoditas mentah. Barang yang diekspor merupakan barang turunan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Jokowi pernah mengingatkan agar Indonesia jangan terus-terusan mengekspor bahan mentah.

Perluas Hilirisasi; Hentikan Ekspor Bahan Mentah

Proyek hilirisasi sangat penting bagi upaya pemerintah untuk mencapai kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global. Jokowi menegaskan, hilirisasi tidak hanya terbatas pada sektor mineral dan batubara (Minerba). Hilirisasi juga akan diperluas ke sektor strategis lainnya seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Program hilirisasi yang terbukti mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku akan diperluas hingga mencakup sektor tambahan di luar sektor mineral dan batubara. Jokowi pun memastikan kelanjutan program tersebut sudah dibicarakan dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Saya sudah berdiskusi panjang dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Setelah itu, kita akan mulai menggarap sektor hilir yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Artinya sektor pangan juga masuk dalam proses hilirisasi,” pungkas Jokowi. Dikutip dari laman Pajak.com, Kamis (26/09).

Untuk mempercepat pelaksanaan hilirisasi, Kepala Negara meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalin kerja sama dengan swasta di tingkat nasional dan internasional. Program hilirisasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral seperti mineral dan batubara, atau produk dari sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nilai bahan mentah dapat ditingkatkan secara signifikan dengan mengolahnya di dalam negeri.

Hilirisasi juga terbukti positif di sektor non-tambang. Misalnya, industri pertanian yang dikelola Kementerian Perindustrian. Misalnya bahan baku minyak sawit diolah lebih lanjut menjadi produk turunan seperti oleofood complex (makanan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta biofuel minyak sawit. Bahan ini nilainya meningkat hingga empat kali lipat.